Tugas 2 Softskill Sem.3

Dasar-dasar hukum koperasi Indonesia

Perkoperasian yang menegaskan bahwa koperasi sebagai alat perjuangan ekonomi guna mempertinggi kesejahteraan rakyat banyak. Orientasi usaha seperti itulah yang merupakan salah satu ciri sosial dari koperasi yang membedakannya dengan badan usaha lainnya. Dibawah ini dasar-dasar hokum koperasi di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Pasal 3 Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
2. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.
3. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah
4. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam oleh Koperasi
5. Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi.
6. Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan PPK No. 36/Kep/MII/1998 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggabungan dan Peleburan Koperasi
7. Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan PKM No. 19/KEP/Meneg/III/2000 tentang Pedoman kelembagaan dan Usaha Koperasi
8. Peraturan Menteri No. 01 tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.
9. UU Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian,
10.  Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 23.
11. Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 2832

Apakah Prinsip Ekonomi Koperasi Sesuai Dengan Kebutuhan Bangsa Indonesia?

Dasar 1945 pasal 33 tentang koperasi Indonesia dan dalam Bab II, bagian Kedua, Pasal (5) UUNo.25 Koperasi tahun 1992 dijelaskan beberapa prinsip ekonomi koperasi, yaitu :

1.      Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;

2.      Pengelolaan dilakukan secara demokratis;

3.      Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;

4.      Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;

5.      Kemandirian.

Menurut saya, prinsip ekonomi koperasi di Indonesia sudah sesuai dengan kebutuhan bangsa Indonesia karena koperasi bersifat sukarela sehingga tidak ada paksaan bagi individu yang ingin  menjadi anggota koperasi. Tidak memihak pihak tertentu guna mendapatkan keuntungan karena koperasi dalam membagi hasil usahanya dibagi sama rata sesuai dengan besarnya jasa yang anggota koperasi lakukan. Selain itu juga akan membentuk jiwa-jiwa untuk membangun perekonomian melalui cara membuat UKM (Usaha Kecil Menengah) dengan cara melalui koperasi dengan tidak memberatkan individu yang ingin memakai jasa koperasi.

Referensi :

http://vanillacho12.wordpress.com/2013/10/19/dasar-dasar-hukum-koperasi-indonesia/

http://aisyaahh.wordpress.com/2013/10/14/dasar-dasar-hukum-koperasi-indonesia/

http://hikmayogandita.wordpress.com/2013/10/29/apakah-prinsip-ekonomi-koperasi-sesuai-dengan-kebutuhan-bangsa-indonesia/